BERITALUTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang dilaksanakan di halaman kantor DPKP, Senin (26/06/2023).
Gerakan tersebut dalam rangka menekan inflasi pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan menjelang hari raya Idul Adha.
Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Bandan Pangan Nasional (BPN) dilaksanakan di 342 titik di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Adapun jenis sembako yang dijual pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak yang akan dilaksanakan selama 2 hari (26-27 Juni 2023) ini yaitu ; Beras 10-20 ton (Rp. 45.000/5 kg), Gula 2 ton (Rp. 13.500/kg), Minyak Kita 960 liter (Rp. 27.000/2 liter), Minyak Panah Mas (Pounch) 720 liter (Rp. 33.000/2 liter), Minyak Alif 1200 liter (Rp. 16.500/liter), Minyak Panah Mas jergen 1000 liter (86.000/5 liter) dan Minyak Fortune (Pillowpack) 96 liter (Rp. 18.000/liter).
Sekda Lutim, Bahri Suli saat dikonfirmasi mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi bahan pangan pokok baik ditingkat produsen maupun konsumen.
“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak untuk turut menyelenggarakan aksi serupa diberbagai titik yang dapat lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga kebutuhan pokok terutama pangan yang murah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ini,” kata Bahri.
Sementara Kepala itu, BPN, Arief Prasetyo Adi, melalui via zoom meeting mengatakan GPM serentak Nasional yang di gelar 342 titik di 301 kabupaten/kota ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Launching GPM serentak Nasional ini menjadi aksi nyata untuk kita semua dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan,” ucap Arief.
Untuk diketahui, Launching Kegitan ini dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta, dan diikuti oleh berbagai lembaga pemerintah dan kementerian terkait, diantaranya Kemendagri RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Deputi Kemenko Perekonomian, Bappenas, Bulog, dan BUMN.
