BERITALUTIM.COM, MALILI — Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah disetujui Kepala Daerah dan DPRD, beberapa waktu lalu.
Sehingga bisa menyelesaikan permasalahan perihal ketenagakerjaan, yang dimana jumlah angkatan kerja yang cukup besar, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, link and match dunia kerja dan angkatan kerja yang tidak in-line, kehadiran lembaga atau tempat pelatihan.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo, dalam rilisan, Senin (15/06/20).
“Disamping itu dunia Industri juga mempunyai permasalahan yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan antara lain kebutuhan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan Industri begitu minim, Birokrasi administrasi yang dipersyaratkan cenderung ribet dan berbiaya besar,” Ujar Harisah Suharjo.
Dengan adanya Ranperda tersebut, kata Harisah, kedekatan dunia industri dan Dinas Tenaga Kerja tidak terjalin baik, Idealnya mereka mampu memfasilitasi negosiasi upah minimum antar pengusaha dan pekerja.
“Setelah disahkan perda ini, diharapkan pelaksanaan pelatihan kerja tidak hanya melatih kepada kebutuhan industri saat ini saja tetapi juga bisa hadir lembaga-lembaga pelatihan yang menyiapkan SDM untuk menjawab kebutuhan industri kedepan yang terkait dengan Revolusi Industri,” kata Harisah.
Harisah juga menyampaikan, ranperda ini telah lama dibahas saat anggota DPRD periode 2014-2019 masih menjabat dengan Iwan Usman sebagai Ketua Pansus dan dirinya sebagai Sekretaris pansus saat itu.
