Dewan Harapkan Semua Guru Non PNS di Lutim Dapat Subsidi Upah

MALILI — Terkait kabar bahwan Kemendikbud memberi subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS tahun ini, Anggota Dewan Ketua Komisi I yang membidangi Pendidikan, Harisa Suharjo merespon baik hal tersebut.

Dimana bantuan tersebut akan diberikan bertahap hingga akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. Subsidi akan disalurkan ke 162.000 dosen PTN dan PTS, 1,6 juta guru atau pendidik negeri dan swasta, serta 237.000 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administarasi.

Mendengar hal tersebut, Harisa sangat mengapresiasi dan merespon baik terkait bantuan untuk tenaga pendidik non PNS.

“Sangat merespon, karna berhubung tenaga pendidik kita banyak yang belum terakomudir, meski ada yang di cover oleh Bosda tapi tidak seberapa,” kata Harisa.

Bahkan Haris juga menegaskan, agar Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur harus menjemput apa yang telah diberikan oleh Kemendikbud.

“Pemerintah harus menjemput ini, jangan sampai terlambat dalam pendataan,” kata dia.

“Saya dari ketua komisi I sangat mengapresiasi dan mensuport ini dan pemerintah daerah harus menjemput ini jangan sampai kita kekurangan kuota,” tambah Harisa.

Harisa juga berharap, bantuan ini bisa mencover semua para tenaga pendidik non PNS di Luwu Timur.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur, Kamal Rasyid, merasa bersyukur dan menyambut baik program itu.

“Semoga regulasi terkait juknis pelaksanaannya bisa segera disosialisasikan ke seluruh Pemda se Indonesia,” kata dia.

Lanjut Kamal, Untuk jumlah tenaga pendidik non PNS di Luwu Timir sendiri, untuk di luar tenaga pendidikan ada sekitar 2.100 – an, Khusus tenaga pendidikan ada sekitar 1.500-an.

“Dengan adanya Program ini Jelas kita terbantu, karena dapat menambah semangat dan motivasi kerja para guru non pns,” kata Kamal.”Maka dari itu kita sama sama tunggu saja program itu,” tambahnya.