Bupati Luwu Timur Buka Kegiatan Penguatan Kapasitas PPID: Fokus Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepala OPD

BERITALUTIM.COM – Bupati Luwu Timur,  Budiman, didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), Hamris Darwis, serta Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulsel, Pahir Halim, secara resmi membuka kegiatan penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu/pelaksana di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Acara ini diselenggarakan oleh Diskominfo-SP dan berlangsung di Hotel Horison Ultima Makassar pada Rabu (06/12/2023).

Kegiatan penguatan kapasitas PPID ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai 6 hingga 7 Desember 2023, dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepala OPD Selaku Atasan PPID Pembantu/Pelaksana.” Sebanyak 77 peserta turut serta dalam kegiatan ini, terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lutim, Camat, Lurah, dan PPID pembantu setiap OPD.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulsel, Pahir Halim, bersama dengan para Komisioner KI Sulsel, yakni Khaerul Mannan, Andi Tadampali, dan Benny Mansjur, serta Fauziah Erwin, menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menggarisbawahi bahwa fungsi dan peran kepala OPD sebagai atasan PPID pembantu/pelaksana dalam suatu badan publik sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah, akurat, dan transparan.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala OPD sebagai atasan PPID pembantu/pelaksana untuk memahami dan menguasai tugas dan fungsinya sebagai PPID di badan publik. Hal ini agar pengelolaan dan pelayanan informasi berjalan lancar tanpa kendala,” ungkap Bupati Lutim.

Bupati juga menegaskan bahwa hampir semua informasi di Kabupaten Luwu Timur, termasuk penganggaran, kini telah terbuka untuk publik. Dia berharap peserta dapat serius mengikuti materi dari para narasumber sehingga kapasitas kepala OPD dan PPID pembantu semakin meningkat.

Ketua Komisi Informasi, Pahir Halim, menyatakan bahwa hakikat dari keterbukaan informasi publik adalah merebut kepercayaan rakyat.

“Keterbukaan itu menjadi penting bagi OPD dan badan publik karena salah satu substansi pelayanan adalah ketika partisipasi masyarakat terlibat,” jelas Pahir Halim.

Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek, seperti implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa sebagai objek sengketa informasi, urgensi monitoring dan evaluasi bagi badan publik, penyusunan Dokumen Informasi Publik (DIP) dan mekanisme pengujian konsekuensi, hukum acara penyelesaian sengketa informasi, serta bedah kasus dan simulasi pelayanan permohonan informasi/penyelesaian sengketa informasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini