Bupati Lutim Saksikan Penandatanganan Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri se SulSel

BERITALUTIM.COM – Bupati Luwu Timur, Budiman, menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendtatta, serta sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk seluruh Bupati dan Walikota, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kajati Sul Sel, Feritas, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan berlangsung di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, pada Kamis (27/7/2023).

Dalam sambutannya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan terima kasih atas kehadiran para kepala daerah dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri. Dia berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini merupakan agenda tahunan dari Kejaksaan Tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja formal dan non formal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Budiman, menambahkan program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Dia berharap kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati juga menyampaikan data terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor cabang Malili Periode Oktober 2021, saat ini sudah ada 6.394 tenaga kerja sektor formal yang didukung melalui APBD Kabupaten Luwu Timur. Jumlah ini terdiri dari 2.272 orang tenaga Upah Jasa, 540 orang Penyuluh KB, 2.077 orang Tenaga Pendidik (Guru Paud, SD, SMP), dan 1.505 orang petugas Keagamaan.

“Berkaitan dengan hal ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk memperluas perlindungan pekerja, terutama bagi kelompok masyarakat sektor non formal yang belum tercakup dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Budiman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini