Bawaslu Luwu Timur Tekankan Pembukaan Posko Kawal Hak Pilih untuk Pemilu 2024

BERITALUTIM.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menekankan pentingnya pembukaan posko layanan kawal hak pilih oleh jajaran pengawas ad hoc di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan/Desa.

Inisiatif ini bertujuan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan jika menghadapi kendala selama proses pemutakhiran data pemilih yang sedang berlangsung.

“Harapan kita, semua WNI di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat untuk memilih wajib didaftarkan ke dalam daftar pemilih yang saat ini sedang diperbarui oleh KPU. Oleh karena itu, Bawaslu dan seluruh jajaran melakukan pengawasan melekat serta melakukan uji petik,” ujar seorang perwakilan Bawaslu, Jumat (28/6/2024).

Hal ini, menurutnya, penting dilakukan untuk mendorong akurasi data pemilih hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU.

“Kami mengimbau kepada KPU Luwu Timur agar memastikan seluruh proses pemutakhiran berlangsung sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Sulkifli, mengungkapkan bahwa posko kawal hak pilih ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati tahun 2024.

Lalu, kata Sulkifli, Instruksi ini kemudian diteruskan melalui instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih secara berjenjang.

“Keberadaan posko kawal hak pilih secara berjenjang hingga ke level Desa/Kelurahan adalah upaya Bawaslu untuk memastikan hak pilih setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat terlindungi dengan baik,” jelas Sulkifli.

Selain itu, posko kawal hak pilih juga berfungsi sebagai ruang sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi antara masyarakat dengan penyelenggara pengawas, yaitu Bawaslu, jika ada hak-hak warga yang tidak terpenuhi atau terabaikan selama proses penyusunan daftar pemilih pada pemilihan serentak 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini