MALILI, BERITALUTIM.COM- Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur menyebut pendapatan daerah masih lamban dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) dinilai tidak serius mewujudkan target pendapatan yang telah ditetapkan.
Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Hanura, Alpian Alwi, dirapat paripurna pemandangan umum terhadap laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019, diruang sidang paripurna DPRD Luwu Timur, Senin, (12/4).
“Dengan mencermati postur LKPJ tahun anggaran 2019, tergambar bahwa dari sisi pendapatan, pemda dinilai masih lamban dan kurang akselerasi,” kata Alpian.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Luwu Timur bersama DPRD telah melakukan persetujuan bersama dalam rangka Pembentukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengefektifkan pelayanan pemerintahan diberbagai sector dengan harapan agar pendapatan daerah semakin meningkat dari yang biasanya.
“Untuk mewujudkan itu, Fraksi Hanura mendesak Bupati agar segera menindaklanjuti Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah agar mempunyai kekuatan mengikat,” jelas Alpian.
Sebelumnya diketahui, Bupati Luwu Timur telah melakukan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban tahun anggaran 2019, hal tersebut dinilai Fraksi Hanura bahwa pendapatan daerah lamban dan DKPD terkesan tidak serius mewujudkan target, sebagaimana beberapa poin dibawah.
- Pendapatan
Target sebesar Rp 1.576.504.544.799,42 namun realisasi sebesar Rp1.513.976.802.499,03Belanja
2. Belanja
Target sebesar Rp 1.609.008.544.799,42 namun realisasi Sebesar Rp1.520.299.657.280,13
3.Pembiayaan
Dianggarkan Sebesar Rp 47.504.000.000 namun realisasi Sebesar Rp47.504.937.949,70
